Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengaku menahan diri tidak berkomentar terkait pencopotan baliho dan spanduk PDI Perjuangan di Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).
Ganjar kemudian mengungkapkan sejumlah warga enggan menyambut Presiden Joko Widodo saat melaksanakan kunjungan kerja di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, akibat pencopotan spanduk dan baliho tersebut.
Menurutnya, tindakan warga tersebut merupakan bentuk simpatik lantaran baliho bergambar dirinya dan sejumlah atribut PDI Perjuangan (PDI-P) dicopot.
Ganjar mengaku awalnya tidak mau bersuara terkait kejadian tersebut lantaran menjadi wewenang Ketua DPD PDI-P Bali I Wayan Koster dan kader PDI-P setempat.
Namun, dia merasa terharu ketika mendengar ada warga memilih tak keluar rumah meski diminta keluar pada saat kunjungan Kepala Negera.
"Tapi suara mengharukan saya satu saja, ketika kemudian beberapa rumah, maksudnya warganya, mengunci diri tidak mau keluar rumah, ada apa? Bahkan Saya dengar diminta untuk keluar rumah, tidak mau," kata dia.
"Baru saya tahu bagaimana perasaan warga saat itu (pencopotan baliho). Wah terharu. Berat. Kamu di rumah saja. Ini rasa bapak ibu, ini rasa yang ada. Maka saya sampaikan ini adalah modal sosial kita sebenarnya kalau PDI-P bersama rakyat," sambungnya.
Secara terpisah, I Nyoman Parta, anggota Komisi VI DPRI Dapil Bali yang merupakan kader PDI-P asal Gianyar, membenarkan adanya warga tidak mau keluar rumah menyambut kedatangan Presiden Jokowi saat itu.
Namun, dia tidak mengetahui secara pasti alasan sejumlah warga tersebut enggan menyambut Jokowi seperti biasanya.
"Bukan menutup pintu. Saat Pak Jokowi datang, masyarakat di sana bukan menutup pintu. Masyarakat di sana tidak keluar (rumah)," kata dia.
"Apa yang menyebabkan mereka tidak keluar. Apa yang menyebabkan tidak menyambut Presiden, saya tidak tahu. (Apa soal pencopotan baliho bergambar Ganjar-Mahfud?) Saya kurang tahu lah. Intinya saat itu sepi," sambungnya.
Sementara itu, video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden memperlihatkan sejumlah warga tampak antusias menyambut kedatangan Jokowi saat mengunjungi Pasar Bulan, Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (31/11/2023).
Selain itu, warga setempat juga berebut-rebutan, baik hanya untuk sekedar bersalaman maupun berfoto bersama orang nomor satu di Indonesia itu.
Diberitakan sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali mencopot baliho dan sejumlah atribut PDI-P di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Selasa (30/10/2023).
Pencopotan tersebut dalam rangka menjaga netralitas aparatur negara saat Presiden Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja di lokasi tersebut.
Selain itu, kebijakan penurunan atribut politik tersebut merupakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam rangka kunjungan kerja Kepala Negara di Pulau Dewata.
Penjelasan Pj Gubernur Bali
Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya memberikan klarifikasi terkait pencopotan baliho, bendera PDI Perjuangan dan baliho capres - cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kabupaten Gianyar, Bali.
Dalam rekaman video yang disebar, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan sebenarnya tidak ada pencopotan baliho dan spanduk.
“Menanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan, dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa.
Alat sosialisasi berupa bendera baliho banyak terpasang dan tersebar di Kota Denpasar sepanjang jalan di Batubulan sampai dengan mendekati tempat acara.
“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga. Dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.
Steril saat kunjungan Presiden
Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan sudah ada kesepakatan dalam Rakorwil persiapan kedatangan Presiden Jokowi, Minggu (29/10/2023).
Kesepakatan tersebut adalah lokasi kunjungan kenegaraan diharuskan bersih dan rapi.
Termasuk baliho, spanduk, hingga alat peraga lain yang tak ada kaitannya dengan kunjungan Presiden RI.
Sehingga, baliho maupun alat peraga lainnya harus tertib dengan radius 200 meter dari lokasi acara.
Juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten setempat agar berkoordinasi dengan pemilik alat peraga.
Namun, Dewa Made Indra dikatakan menyayangkan saat kunjungan Presiden masih terpasang alat peraga.
Sehingga, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Satpol PP Bali guna menertibkan alat peraga sesuai dengan kesepakatan, yakni beradius 200 meter dari lokasi acara.
“Juga telah disampaikan kepada Pemkab setempat untuk berkoordinasi dengan pemilik alat peraga yang terpasang di sekitar lokasi acara baik partai politik, calon legislatif maupun tim sukses. Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang (alat peraga, Red) dalam radius 200 meter. Maka Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP,” jelas Dewa Indra melalui keterangan tertulis yang diterima dari Kasatpol PP Bali.
Sumber : TribunNews.com